Kukar Berupaya Tekan Stunting untuk Kesejahteraan Masyarakat

Infoalima.com, Tenggarong – Dengan tekad yang kuat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di bawah 15 persen pada akhir tahun 2024. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyatakan bahwa berdasarkan data terkini, telah terjadi penurunan kasus stunting dari 17,46 persen pada tahun 2022 menjadi 16,39 persen di tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Kukar, yang telah mencatat penurunan ini, merasa optimis bahwa dengan strategi dan upaya yang tepat, target penurunan stunting dapat tercapai. “Kami yakin bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, kita bisa mencapai angka stunting di bawah 15 persen,” ujar Sunggono pada Senin (1/4/2024).

Upaya ini melibatkan peran aktif organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini dianggap belum sepenuhnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menekan angka stunting. Sunggono menegaskan bahwa OPD harus mampu mengimplementasikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menurunkan angka stunting.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Kukar telah menetapkan 48 lokus desa yang menjadi target utama dalam penanganan stunting. “Penetapan lokus ini ditangani oleh Dinas Kesehatan Kukar, dengan indikator yang jelas dan terukur,” jelas Sunggono.

Pendataan yang akurat menjadi kunci dalam upaya ini. Pemerintah Kabupaten Kukar akan menggunakan data Desa Kelurahan Presisi, yang mencakup informasi lengkap dan bukan hanya sampel, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kasus stunting di setiap desa/kelurahan.

“Kami melakukan survei secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap kasus stunting tercatat dan ditangani dengan tepat. Tujuan akhir kita adalah mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan bahagia,” tutup Sunggono.

Dengan inisiatif ini, Kukar berharap tidak hanya mencapai target penurunan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya penanganan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ADV/Diskominfo Kukar)