Bupati Kukar Ajak OPD Berinovasi untuk Rencana Kerja 2025

Infoalima.com, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menyerukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berperan aktif dan kritis dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025. Dia menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang titik-titik kritis dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.

“Kita harus fokus pada optimalisasi sinergisitas antar stakeholders,” ujar Bupati Edi.

Kata dia, sudah menjadi panggilan bagi OPD untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dia kemudian menggarisbawahi empat tujuan utama pembangunan daerah: peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, akses layanan publik yang lebih luas, dan peningkatan daya saing daerah.

“Setiap kepala OPD diharapkan dapat menerjemahkan tujuan-tujuan ini ke dalam tugas dan fungsi mereka,” terangnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kukar No.13/2021, dijadikan sebagai acuan utama.

“Ini adalah pedoman bagi kita dalam menyusun RKPD setiap tahunnya,” kata Edi, menekankan pentingnya perencanaan yang tertib dan bertanggung jawab.

Menurut Edi, sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan informasi yang akurat. Penyusunan Rencana Kerja 2025 menjadi bagian dari strategi Pemkab Kukar untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif.

“Ini adalah kesempatan bagi kepala OPD untuk menyampaikan strategi dan program kerja yang informatif,” ungkap Edi, dengan harapan forum ini dapat berjalan optimal sesuai dengan regulasi yang ada.

Edi juga berharap Gugus Tugas Kukar Idaman dapat memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya pendekatan kewilayahan yang dilakukan oleh camat, lurah, dan kepala desa dalam memberikan masukan untuk perencanaan yang bottom-up.

“Kita harus memastikan bahwa setiap program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Edi, mengajak seluruh kepala OPD untuk menentukan prioritas yang akan membawa pembangunan Kukar ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (ADV/Diskominfo Kukar)