Infoalima.com, SANGATTA UTARA, – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Safuad, SE, melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah Ke-1 dengan tema Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Demokratis, Jumat (23/1/2026) sore.
Kegiatan yang berlangsung pukul 16.00 WITA tersebut digelar di Kampung Tator, Gang Tekukur, Kelurahan Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, dan diikuti oleh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Safuad menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi elemen utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemerintahan yang demokratis harus membuka ruang dialog dengan masyarakat,” kata Safuad.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD memiliki fungsi untuk menyerap aspirasi warga serta memastikan kebijakan daerah berpihak pada kepentingan publik.
Sementara itu, Bahar, SP., MP selaku narasumber menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan merupakan bagian dari hak demokratis warga negara.
“Masyarakat tidak hanya memiliki hak memilih, tetapi juga hak untuk terlibat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi di daerah,” ujar Bahar.
Narasumber lainnya, Mukhtar, menambahkan bahwa kesadaran politik masyarakat perlu terus ditingkatkan agar demokrasi tidak berjalan secara prosedural semata.
“Demokrasi akan berjalan baik jika masyarakat aktif menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Kegiatan diskusi ini dipandu oleh Tomas Pali sebagai moderator dan diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi serta pandangan terkait pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.
Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini, diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya serta berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
(Redaksi)
