Forum Koordinasi DKP Kukar, Solusi Atasi Illegal Fishing dan Kejahatan Laut

Infoalima.com, Kutai Kartanegara – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara memperkuat upayanya dalam menindak kasus-kasus kejahatan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk illegal fishing, dengan mengaktifkan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Forum ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga penegak hukum dan memperlancar proses penyelidikan.

Kepala DKP Kutai Kartanegara, Muslik, menyatakan bahwa forum ini menjadi alat penting dalam mengatasi tantangan penegakan hukum di laut, terutama dalam menghadapi illegal fishing yang semakin marak terjadi. Dengan adanya forum ini, komunikasi antar-lembaga, seperti kepolisian dan TNI Angkatan Laut, dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Forum ini sangat penting untuk memperlancar tugas penyidik dan mempermudah komunikasi antar-pihak terkait,” ujar Muslik.

Salah satu fokus utama forum ini adalah mempercepat pertukaran data dan informasi antar-lembaga terkait. Data yang akurat dan cepat sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan, terutama dalam menangani kasus-kasus kelautan yang rumit. Selain itu, forum ini juga diharapkan bisa mengatasi kendala koordinasi yang sering muncul antara berbagai pemangku kepentingan.

“Keberadaan forum ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran hukum di laut, terutama dalam menangani illegal fishing yang sering terjadi di wilayah perairan kami,” jelas Muslik.

Lebih lanjut, Muslik menjelaskan bahwa illegal fishing merupakan salah satu ancaman serius terhadap kelestarian sumber daya laut di Kutai Kartanegara. Untuk mengatasi hal ini, DKP terus berupaya memperkuat pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kepolisian, TNI Angkatan Laut, maupun lembaga lainnya.

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan juga menjadi wadah untuk meminimalkan potensi hambatan dalam penegakan hukum, seperti perbedaan pandangan atau kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat.

“Dalam banyak kasus, penanganan tindak pidana kelautan melibatkan berbagai pihak. Melalui forum ini, kami bisa meningkatkan koordinasi sehingga proses penegakan hukum bisa berjalan lebih lancar,” tambah Muslik.

DKP juga merencanakan untuk mengintensifkan patroli laut guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di perairan. Patroli ini akan dilakukan dengan kerja sama antara DKP, kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan illegal di sektor kelautan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat pesisir akan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. DKP berharap, melalui edukasi ini, kasus pelanggaran hukum di sektor kelautan dapat ditekan.

(ADV/DKP Kukar)