Ananda Emira Moeis Ajak Warga Samarinda Aktif Kawal Kebijakan Publik: Demokrasi Harus Dijaga Bersama

Infoalima.com, SAMARINDA – Kesadaran politik masyarakat kembali menjadi fokus pembahasan dalam agenda Penguatan Demokrasi Daerah yang mengangkat tema Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil. Kegiatan ini terlaksana pada Sabtu, 29 November 2025 di Jalan Kemangi, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, S.Sn, sebagai penggerak dialog demokrasi bersama warga.

Acara dimulai pukul 18.30 WITA dan berlangsung hingga malam. Meski sederhana, diskusi berjalan dinamis dengan partisipasi warga yang cukup antusias mulai dari pertanyaan seputar peran rakyat dalam pengawasan kebijakan, hingga isu kesadaran politik pada tingkat akar rumput.

Ananda Emira Moeis dalam penyampaiannya menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya milik pemerintah, tetapi ruang yang harus diisi dan dijaga oleh seluruh masyarakat.

“Demokrasi tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus dikerjakan. Masyarakat punya hak bersuara, namun juga punya kewajiban mengawal jalannya pemerintahan,” ujar Ananda dengan tegas.

Ia menambahkan, DPRD terbuka terhadap dialog publik dan menyambut setiap masukan yang lahir dari warga agar kebijakan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, Ronal Stephen L dan Andi Misran, dengan M. Akbar sebagai moderator. Materi yang disampaikan keduanya memperkaya pemahaman peserta mengenai bagaimana demokrasi hidup melalui kontrol dan keterlibatan publik.

Ronal menegaskan bahwa pemilu bukan satu-satunya ruang demokrasi. Pengawasan, kritik dan partisipasi aktif dalam kebijakan adalah bentuk kontrol rakyat yang sesungguhnya.

“Hak politik hanya bermakna bila warga berani menggunakannya. Jangan hanya menonton, tapi terlibat. Demokrasi bisa mandek kalau rakyat pasif.” Tegas Ronal.

Menurut Andi, masyarakat sipil perlu membiasakan diri dengan kultur berdiskusi, menguji informasi, dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan agar daerah tidak berjalan tanpa kontrol publik.

“Kita bebas berpendapat, tapi literasi tetap penting. Rakyat harus paham isu, bukan hanya ikut arus. Demokrasi butuh akal sehat, bukan sekadar suara keras.” Ujar Andi.

Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi memerlukan kerja kolektif. Pemerintah dan masyarakat harus berada dalam rel yang sama bukan hanya untuk memilih pemimpin, tetapi menjaga kebijakan tetap pada arah yang adil dan transparan.

Acara ditutup dengan ruang dialog terbuka yang mempertemukan suara warga dan perspektif wakil rakyat. Sebuah langkah sederhana, namun penting dalam menjaga demokrasi tetap bernapas di tingkat daerah. (Red)