GMNI Kukar Soroti Kelemahan Program Gratispol, Khawatir Tidak Tepat Sasaran

Kutai Kartanegara, Infoalima.com – Inisiatif andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Program Gratispol, yang diusung Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, mulai mendapat perhatian kritis. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kutai Kartanegara menyatakan kekhawatiran bahwa program beasiswa ini berpotensi tidak optimal akibat perencanaan yang dinilai kurang matang dan ketidakjelasan kriteria calon penerima.

Dalam pernyataannya, GMNI Kukar mengemukakan adanya ketidakkonsistenan antara komitmen yang disampaikan selama kampanye dengan realisasi di lapangan. Program yang awalnya dijanjikan sebagai beasiswa pendidikan gratis untuk seluruh mahasiswa asal Kaltim, pada praktiknya justru menerapkan berbagai pembatasan.

“Pada masa kampanye, disampaikan bahwa Gratispol diperuntukkan bagi semua mahasiswa Kaltim. Namun, kriteria penerima faktanya tidak disosialisasikan secara jelas. Tahun lalu, hanya mahasiswa angkatan baru yang dapat menerima, sementara mereka yang mengambil tahun jeda (gap year) justru tidak tercakup,” papar Renanda Kusuma Wardana, perwakilan organisasi tersebut.

Situasi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya kesenjangan dan ketidaksiapan pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan yang selaras dengan janji politik yang telah diutarakan.

Potensi hambatan lain yang disoroti menyangkut aspek administratif dan regulasi. Skema sebesar Gratispol memerlukan koordinasi pendanaan yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim. Ketiadaan payung hukum yang solid untuk program beranggaran besar ini juga dikhawatirkan dapat memicu masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, validitas data calon penerima dinilai masih rentan terjadi duplikasi.

Kegagalan komunikasi dari pihak pemerintah disebut sebagai pemicu utama kekecewaan di kalangan civitas akademika. “Banyak mahasiswa yang awal nya berharap tinggi pada program ini akhirnya kecewa karena minimnya penjelasan mengenai persyaratan penerima. Tidak semua mahasiswa, termasuk lulusan baru yang ingin melanjutkan studi, paham betul dengan detail aturan dalam Peraturan Gubernur,” jelas Ketua DPC GMNI Kukar.

Menanggapi berbagai kelemahan yang teridentifikasi, GMNI Kukar mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera melakukan penilaian ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan Gratispol. Aspek transparansi, akurasi sasaran, dan kepastian regulasi harus menjadi prioritas perbaikan.

“Misi program ini sejatinya tidak boleh sekadar menjadi bantuan insidental, melainkan harus benar-benar menjadi investasi berkelanjutan untuk membangun kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur ke depannya,” tutup pernyataan tersebut.